Ada Hakim dan Mantan KPK, Presiden Jokowi Pastikan Dewas KPK Diisi Nama-Nama Yang Baik

VIRALREPORTER5.COM, BALIKPAPAN | Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung memasuki ruang pertemuan dengan wartawan, di Hotel Novotel, Balikpapan, Rabu (18/12) pagi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan nama-nama calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019-2023 sudah masuk tetapi belum difinalkan.

“Kan hanya diambil lima, ada dari hakim, jaksa, ada mantan KPK, ekonomi, ada akademisi, dan ada ahli pidana,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan wartawan di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (18/12) pagi.

Baca juga :   Gak Putus Asa, Satgas Yonif MR 413 Kostrad Gelar Sekolah Darurat Di Perbatasan Papua

Soal nama-nama fiks calon Dewas KPK itu, Presiden Jokowi meminta wartawan menunggu sehari saja.

Yang jelas, menurut Presiden, nama-nama yang masuk adalah nama-nama yang baik.

“Saya memastikan nama yang baik,” tegasnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, anggota Dewan Pengawas KPK berjumlah 5 (lima) orang, memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Baca juga :   Jalin Tali Silahturahmi Kodim 0913/PPU Gelar Family Gathering

Dewan Pengawas bertugas:
a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

Baca juga :   Gibran Rakabuming Gandeng Relawan Salurkan Ribuan Paket Sembako Kepada Warga Solo Terdampak Covid-19

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;

e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (VR5/*)

Check Also

Pangdam VI/Mulawarman Lepas Prajurit Yonif 611/Awang Long Tugas di Perbatasan RI-PNG

Viralreporter5.com,  Samarinda –  Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto,SE.M.M.,M.Tr (Han) didampingi Danrem 091/ASN Brigjen …