Bedah buku, “Pemerintah Desa, Nagari Gampong, Marga dan Sejenisnya”, Guru Besar UT: Keberadaan Desa Belum Penuhi Pelayanan Mendasar

VIRALREPORTER5.COM,TANGERANG SELATAN |  Universitas Terbuka (UT) menyelenggarakan Bedah Buku karya Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. berjudul “Pemerintah Desa, Nagari Gampong, Marga dan Sejenisnya”, Pemerintahan Tidak Langsung Warisan Kolonial yang lnkonstitusional”, bertempat di Universitas Terbuka Convention Center, Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, Rabu (18/12/19).

Buku ini sebelumnya telah diluncurkan bersamaan dengan Acara Puncak Dies Natalis UT ke-35 Lustrum ke Vll Universitas Terbuka, 4 September 2019 lalu.

Dalam bedah buku karya Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si., menghadirkan 2 (dua) panelis yaitu, Prof. Dr. Bagir Manan, Guru Besar Universitas Padjadjaran dan Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si., Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri selaku panelis dengan dipandu  moderator Dr. Nurhidayat, M.M.

Insert. Dari  kiri ke kanan,  Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si., Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Prof. Dr. Bagir Manan, Guru Besar Universitas Padjadjaran; Guru Besar UT Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si., (penulis) dan Moderator Dr. Nurhidayat, M.M

Disampaikan oleh Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. diadakannya acara ini, untuk mengetahui pandangan, saran pendapat serta masukan terkait buku yang berjudul “Pemerintah Desa, Nagari Gampong, Marga dan Sejenisnya”.
“Ini adalah ajang diskusi untuk menambah wawasan bersama dengan para penulis, panelis, akademisi serta masyarakat umum.”jelasnya.

Melalui reseach dan penelitian secara ilmiah dan mengunjungi ke beberapa daerah di Indonesia, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Akhirnya,  Guru Besar UT, Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si menulis buku berjudul “Pemerintah Desa, Nagari Gampong, Marga dan Sejenisnya”.

Dalam penyampaian tentang buku ini , Ia lebih mengkritisi keberadaan Pemerintahan Desa, dimana pemerintah desa sebagai sebuah lembaga tidak ada pekerjaannya. Pekerjaan mereka terfokus pada urusan administrasi. Padahal seharusnya mereka melayani komunitas atau masyarakat suatu desa sesuai dengan kebutuhannya.

“Setelah menyalurkan dana desa yang sekitar Rp1 miliar, para perangkat desa tidak ada pekerjaannya. Selama ini tugas perangkat desa hanya memungut pajak, melayani permintaan surat keterangan, pelaksana proyek, dan menjalankan perintah struktural birokrasi saja. Padahal tugas utama pemerintah desa adalah menyediakan irigasi, memikirkan pendidikan dan kesehatan desa. Bagaimana agar masyarakat lebih dekat dengan rumah sakit, sekolah, dan sarana publik lainnya,” tegas Guru Besar ini.

Dijelaskannya, kondisi minimnya peran perangkat desa maka perlu dicarikan solusi. Kalaupun di desa itu ada kegiatan gotong-royong, misalnya saat ada hajatan, itu adalah kegiatan desa sebagai komunitas masyarakat, bukan kegiatan dari pemerintahan desa,” ujarnya.

Melihat kondisi itu, dia minta perangkat desa tidak perlu diangkat jadi PNS. Pasalnya, ada lebih kurang 420 ribuan perangkat desa yang tersebar di seluruh Indonesia yang sebagian besar tidak melakukan tugas layaknya di pemerintah desa.

“Saya bicara begini atas dasar riset ilmiah secara akademisi, dan penyusunan buku ini, dilatarbelakangi keprihatinan terhadap masyarakat desa. Desa tidak ada kemajuan karena perangkat desanya tidak bekerja. Yang bekerja itu masyarakatnya dengan adat gotong-royong. Pemerintah desanya enggak kerja,” kata Prof Dr Hanif Nurcholis.

Sementara itu, panelis Prof Dr Sadu Wasistiono, MS, guru besar Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) menilai, perangkat desa memang tidak bisa diangkat PNS sebab akan membebani negara.

Berdasarkan hitungan pemerintah, jika 420 ribu perangkat desa diangkat PNS dengan gaji setara golongan II A, berarti negara harus mengeluarkan dana sekitar Rp7 triliun per tahun. “Itu akan bertambah lagi sesuai masa kerja perangkat desa,” katanya.

Sedangkan Plh Kepala Pusat Pengembangan Hubungan Internasional dan Kemitraan Universitas Terbuka, Rahmat Budiman, M.Hum., P.h.D menyampaikan, buku ini sangat relevan dengan isu pembangunan di Indonesia yang berorientasi ke desa. Penulis merupakan ilmuwan dan pakar yang menekuni kajian di bidang kajian tata kelola dan pemerintahan desa.

“Buku tentang pemerintah desa ini masih sangat terbatas di Indonesia. Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. berupaya menarasikan pemikirannya dengan didukung data dan informasi sejarah nomatif hukum di lndonesia untuk mengonstruksi ulang ‘desa’. Dengan tujuan organ pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan lembaga pemerintah dalam memberikan layanan publik tingkat dasar kepada masyarakat desa dengan fungsi utama menyejahterakan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, narasi intelektual pemikiran penulis tersebut disampaikan dalam ll (sebelas) bagian (bab) buku yang diawali dengan senarai pendahuluan tentang desa, nagari, gampong, marga dan sejenisnya. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan tentang pemerintah desa, nagari, gampong, marga dan sejenisnya yang ada saat ini yang dianggap sebagai pemerintahan tidak langsung bentukan kolonial.

“Bentuk ini bukan bentukan masyarakat desa sendiri. Dalam UUD 1945 dan UUD NRJ tidak diatur pemerintah desa, nagari, gampong, marga dan sejenisnya. Sesat pikir UU Nomor 6/2014 tentang desa; pemerintah desa, nagari, gampong, marga dan sejenisnya,” katanya.

Kegiatan Bedah Buku Karya Guru Besar Universitas Terbuka ini diharapkan dapat mendorong para Guru Besar dan semua Dosen UT untuk menuliskan pemikiran ilmiahnya yang dapat dijadikan rujukan pembelajaran di perguruan tinggi dan menyebarluaskan hasil pemikiran dalam bentuk “buku” kepada civitas akademi di lingkungan Universitas Terbuka (UT) dan masyarakat luas. (VR5/*)

Check Also

Putra Din Minimi Lulus Seleksi Prajurit TNI AD

Banda Aceh, viralreporter5.com | Putra mantan Pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Aceh Nurdin Ismail …