Muskot IPSI Jakarta Selatan Diwarnai “Deadlock”. Ada Apa?

Jakarta Selatan, | Pelaksanaan Musyawarah Kota (Muskot) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Administratif Jakarta Selatan yang diharapkan berjalan lancar, akhirnya berakhir tanpa sebuah keputusan atau “Deadlock”.

Pelaksanaan Muskot IPSI Jakarta Selatan diselanggarakan di Aula Mitra Nusantara, Gd. LPMP DKI Jl Nangka 1, Jakarta Selatan, Sabtu (10/10/2020) dihadiri peserta sebanyak 82 undangan untuk memilih Ketua IPSI Kita Administratif Jakarta Selatan periode 2020 – 2024.

Saat dikonfirmasi media, Bang Indra PPS Singa Putih salah satu peserta menegaskan, apa yang dilaksanakan hari ini, kami merasa kecewa dan menyesalkan, karena aturan -aturan yang diterapkan seolah – olah dipaksakan saat pelaksanan Maskot ini.

Ditanya mengapa pelaksanaan Muskot ini deadlock, Bang Indra menjelaskan, tidak sesuai dengan AD/RT dan juga hati nurani. Kita punya hak suara dan hadir disini karena dipanggil dan diundang. Oleh karena itu, saya secara pribadi kecewa melihat pelaksanaan Muskot ini,”katanya.

Menurutnya, kepanitiaan pelaksanaan Muskot ini, kurang siap dalam melaksanakan Muskot IPSI Jakarta Selatan.
“Saya mengharapkan untuk dilakukan revisi dan perbaikan yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan Maskot ini, terutama di Pasal 6 ayat 3 dan 4 harus dihapuskan, “katanya.

Insert. Bang Indra PPS Singa Putih salah satu peserta Muskot IPSI Kota Administrasi Jakarta Selatan

Disini, kita tidak memiliki hak untuk menyampaikan masukan dan pendapat, bahkan pimpinan sidang langsung mengetuk palu tanpa mendengarkan alasan – alasan yang kita sampaikan.”jelasnya.

Saat ditanya alasan sampai terjadi deadlock, dijelaskannya ada beberapa hal yang menyebabkan deadlock yaitu, pertama, saya sangat kecewa, karena kehadiran saya jelas membawa aspirasi sebagai Peserta Muskot dan bukan sebagai Peninjau. Saya terima undangan khan sebagai peserta, tentunya memiliki hak untuk menyampaikan saran dan pendapat.

Kedua, saat awal proses pemilihan, sudah tidak ada keterbukaan dan transparan, dimana saat pemilihan pimpinan sidang langsung main catut-catut saja. Tau – taunya dipilih langsung siapa pimpinan sidang tanpa melakukan aturan yang benar.

“Seharusnya dilakukan musyarawah atau voting, bukan hanya tunjuk – tunjuk begitu aja dengan mengabaikan hak para peserta yang hadir. Bagaimana kita belajar lebih demokrasi.”tanyanya.

Ketiga, tata tertib itu, sebulan sebelumnya seharusnya disampaikan kepada kami selaku peserta, agar bisa melihat dimana kekurangan yang harus dibenahi atau direvisi sehingga disaat pelaksanaannya semua berjalan sesuai harapan para peserta.

Oleh karena itu, kita meminta untuk pasal 6 ayat 3 dan 4  harus dihapuskan sehingga kita memiliki hak untuk berbicara dan menyampaikan saran dan pendapat demi kemajuan kita bersama secara keseluruhan.”jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Fiansyah biasa disapa Babe Doel, yang melihat pelaksanaan ini, diduga disetting oleh pihak penyelenggara sedemikian rupa.

Dijelaskannya, mulai dari awal dapat undangan, para peserta yang memiliki hak pilih berubah menjadi peninjau tanpa hak pilihnya. Kemudian ada pasal yang tidak merujuk kepada AD/RT.

Kita tidak bicara soal kalah menang, tetapi kita ingin mengangkat kebersamaan, mengkedepankan musyawarah  mufakat harus jalani ketika tidak ditemukan titik temunya. Hal inilah yang panitia tidak menjalankannya.  “Kita ini, seolah-olah disetir tanpa diberi kesempatan mengajukan keberatan dan saran.”terangnya.

Lebih mengherankan lagi kata Babe Doel, peraturannya baru tadi kita terima. Saat dibaca oleh panitia, tanpa ditanya kepada kami apakah setuju atau tidak, langsung diketuk palu. Ini sangat membingungkan kita para peserta.

“Undangan untuk 82 orang ternyata yang punya hak suara hanya 28 orang. Kalau dari awal kita tidak punya hak suara, buat apa kita diundang sebagai peserta. Kenapa disaat hari pemilihan, kita yang tadinya peserta digeser menjadi peninjau. Ini ada apa sebenarnya, “tegasnya.

“Jujur kita ini dijebak. Ingin mendapatkan suara terbanyak tetapi aturan-aturan dibuat sendiri yang tidak berujung kepada AD/RT berlaku. Ini yang membuat kami sangat kecewa. Kedepan, mudah – mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua, mari kita revisi, evaluasi dan perbaiki dengan duduk bareng supaya tercapai kesepakatan dalam musyawarah.”imbuhnya.

Babe Doel menambahkan, saya mewakili teman – teman, sepakat untuk pelaksanaan Maksot hari ini, kita deadlock. Tujuannya agar mereka lebih mengkedepankan keterbukaan untuk memperbaiki apa – apa yang menjadi kekurangannya, dengan harapan kepanitiaan harus “Netral”,  artinya tidak berpihak ke A atau Ke B, serahkan kepada seluruh peserta untuk menentukan hasilnya.

Lanjutnya lagi, kita ingin adanya kebaikan dan peningkatan yang lebih baik kedepan. Kita tidak mempermasalahkan siapa pemimpin dan pengurus yang terpilih.  Karena itu, saya sebagai praktisi silat tradisi, mengajak kalau pingin bekerjasama untuk maju dan berprestasi, ayo..kita siap tetapi dengan alur dan aturan yang benar.”katanya.

“Harapan saya semoga pemprov DKI dapat mempelajari  apa yang terjadi sekarang ini.  Saya sangat optimis, bahwa Pemprov DKI akan mengambil sikap dan keputusan yang bijaksana.”ungkapnya.

Insert. Muhtadin,SE Ketua penyelenggara Musyawarah Kota (Muskot)  IPSI Kota Administratif Jakarta Selatan. (10/10/2020)

Sementara itu, Muhtadin,SE Ketua penyelenggara menyampaikan, “sebenarnya, kapasitas saya disini hanya sebagai panitia penyelenggara, dan saat pimpinan sidang memutuskan untuk memisah para peserta menjadi dua yaitu peninjau dan peserta yang memiliki hak pilih, disinilah timbul ketidaksepakatan dan mulai kisruh.”katanya.

Lanjutnya lagi, sangat disayangkan Muskot IPSI Jakarta Selatan tidak menemui kata sepakat atau deadlock. Benar-benar diluar kondisi normal. Ini tentunya menjadi pembelajaran kami kedepan.

“Jauh hari, kita sudah disebarkan undangan tetapi mengingat jumlah panitia sedikit menyebabkan kita kewalahan saat memberikan undangan tersebut. Terlebih undangan harus diberikan secara langsung dengan tanda tangan basah dan stempel, tidak boleh di scan, terus dikirim melalui Whatapps.”ujarnya.

“Dalam undangan itu, kita undang mereka untuk dapat menjadi peserta tetapi memang bunyi di tatatertib yang sudah disahkan, dimana hak suara dibagi menjadi dua yaitu peninjau dan mempunyai hak suara. Ini yang tidak diterima sehingga terjadilah beberapa kali kisruh, dan akhirnya deadlock.”ungkapnya.

“Untuk kepanitiaan selanjutnya, kita tidak lagi ikut didalamnya, karena sudah dilimpahkan ke Pemprov DKI.”terangnya.

“Secara pribadi, saya mengharapkan nantinya semua perguruan ikut serta dalam musyarawah untuk mencapai mufakat. Apalagi Pemprov sudah mengambil alih, tentunya dengan kepanitian yang baru akan dibentuk. Semoga tercapai hasil yang maksimal untuk kedua belah pihak,”harapnya.

Selain itu, hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini tidak terulang lagi, karena akan merugikan nama pencak silat sendiri, sebenarnya tidak ada perbedaan antara tradisi dan prestasi.”imbuh Muhtadin.  (vr5/ Lingga)

Check Also

“Keharmonisan Bersama”, Dandim 0506/Tgr Olahraga Bersama Dalam Rangka Hari Karantina Pertanian Ke -143

Tangerang, viralreporter5.com | Dandim 0506/ Tgr Korem 052/Wkr Kolonel Inf Bambang Heri Sugiono mengikuti kegiatan …