Refleksi Akhir Tahun 2019 Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan

Oleh : Putri Ayu Anisya, SH, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan, (29/12/19)

VIRALREPORTER5.COM, TANGERANG SELATAN | Pergantian tahun menjadi momentum yang baik bagi segenap elemen bangsa untuk melakukan refleksi atas kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali bagi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan.

Refleksi ini menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar semakin memantapkan strategi dan realisasi program serta kebijakan untuk mewujudkan visi serta misi Kota Tangerang Selatan 2005-2025, yaitu “Tangerang Selatan Kota Berkeadilan, Sejahtera dan Nyaman (BERKESAN)”.

Refleksi ini juga berupa kritik atas rekam jejak perjalanan pemerintahan Kota Tangerang Selatan selama tahun 2019. Potret tata kelola pemerintahan yang harus mengacu kepada upaya pencapaan visi dalam Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 tersebut.

Visi tersebut juga kemudian diterjemahkan ke dalam PERDA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2016-2021 yang dinakhodai Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengusung visi  “Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

Pertama, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.
Misi pertama Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2016-2021 adalah mengembangkan SDM yang handal dan berdaya saing. Menilik pada data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama delapan tahun terakhir, misi tersebut kami nilai cukup berhasil, karena IPM Kota Tangsel meningkat dari 76,99% pada tahun 2011 menjadi 81,17% pada tahun 2018.

Namun dibalik keberhasilan tersebut, kami memberikan catatan kritis sebagai berikut:
1. Pendidikan
• Pengawasan penyelenggaraan pendidikan harus semakin ditingkatkan untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar di sekolah;
• Masih terjadi masalah pada proses Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online dan zonasi pada tahun 2019. Wali Kota harus memberikan catatan khusus kepada Kepala Dinas Pendidikan agar tidak ada lagi masyarakat Kota Tangsel yang mengalami kesulitan mendapatkan akses informasi dan pelayanan saat akan mendaftarkan putra-puterinya ke sekolah negeri;
• Transparansi realisasi penggunaan dana BOSDA dan BOS harus ditingkatkan

Baca juga :   Tinjau Pos Pantau Dandim 0808/Blitar mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Petugas

2. Kesehatan
• Layanan dan jumlah Puskesmas harus ditingkatkan agar tidak ada lagi keluhan masyarakat. Dalam dokumen RPJMD jumlah Puskesmas ditargetkan sebanyak 34 buah, namun hingga akhir tahun 2019 ini, baru terealisasi 29 buah.
• Pelayanan kesehatan, terutama kepada masyarakat pengguna kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus semakin ditingkatkan, mulai dari akses informasi, hingga kemudahan dan kepuasan layanan.

3. Kependudukan
• Penduduk Kota Tangerang Selatan yang berjumlah 1.696.308 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 3,21 persen tahun pada akhir tahun 2018 harus menjadi perhatian serius, sebab LPP Kota Tangsel tertinggi di Banten.
• Selain itu, ledakan penduduk (bonus demografi) sudah terjadi, karena jumlah penduduk Kota Tangsel usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari kelompok usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 hingga 75 tahun ke atas), dimana kelompok usia produktif mendominasi dengan jumlah 1.186.421 jiwa. sementara kelompok usia 0-14 tahun sebanyak 408.875 serta kelompok usia 65 sampai di atas 75 tahun sebanyak 49.603 jiwa.
• Pengendalian jumlah penduduk menjadi tantangan terbesar Pemerintah Kota Tangsel, karenanya kami menegaskan; Pemkot Tangsel harus memiliki strategi pengendalian
penduduk, sehingga LPP Tangsel bisa dikendalikan.
• Pemkot Tangsel harus menyusun rencana kerja untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja bagi para angkatan kerja sehingga dapat menekan jumlah pengangguran yang pada akhir tahun 2018 berdasarkan data BPS mencapai 37.142.
• Pemkot Tangsel harus menyediakan program untuk memberikan ruang bagi kaum milenial, sehingga usia produktif tersebut dapat memaksimalkan bakat serta potensinya;

Kedua, Penyelenggaraan Pemerintahan. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi adalah misi yang digaungkan Pemkot Tangsel dalam RPJMD 2016-2021. Namun, kami menilai, misi tersebut masih jauh panggang daripada api.
Secara konseptual, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal￾hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
Namun, dalam praktik pemerintahan di Kota Tangsel, warga masih mengalami kesulitan mendapatkan akses informasi secara mudah dan cepat.

Baca juga :   Anggota Koramil 01/Tgr Imbau warga Masyarakat Karya Bhakti Paska Banjir

Beberapa catatan:
• Tidak dipublikasikannya semua informasi publik yang seharusnya dapat dengan mudah diakses oleh warga. Wali Kota Tangsel segera mengintruksikan jajarannya membuka informasi publik kepada masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

• Catatan khusus juga kami tekankan pada pelayanan administrasi kependudukan, karena masih terdapat keluhan masyarakat atas layanan tersebut.

• Kinerja beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) harus ditingkatkan, seperti Satpol PP dalam penegakan PERDA yang kami dinilai masih lemah dan tebang pilih.

Ketiga, Sosial, Budaya dan Ekologi.
Arah dan kebijakan Pemkot Tangsel sejatinya dapat menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan, namun ternyata hingga akhir tahun 2019 ini, sampah masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan.

Memang harus diakui, sampah adalah salah satu masalah perkotaan yang juga menjadi tantangan kota lainnya. Namun, hal tersebut tidak menjadi alasan klasik dari ketidakberhasilan Pemkot Tangsel mewujudkan misi pemerintahannya.

Oleh karena itu, kami memberikan catatan khusus:
~ Wali Kota Tangsel harus melakukan evaluasi kinerja OPD terkait;
~ Wali Kota Tangsel juga perlu melakukan audit lingkungan untuk memastikan daya dukung dan daya tampung atas desakan pembangunan terhadap dampak lingkungan hidup, sehingga kualitas udara, air dan tanah dapat diketahui kadarnya.

Keempat, Infrastruktur dan Tata Ruang.
Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional merupakan misi Kota Tangerang Selatan lainnya. Misi tersebut semestinya diterjemahkan dalam program untuk meningkatkan kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan aman dan nyaman.

Namun dalam catatan kami sepanjang 2019 ini, kondisi infrastruktur di Kota Tangerang Selatan masih terjadi kekurangan. Dampak dari kondisi infrastruktur tersebut, diantaranya banjir, kemacetan lalu lintas, dan semakin turunnya kemampuan daya tampung TPA Cipeucang. Banjir adalah persoalan yang sampai saat ini masih terjadi dibeberapa titik lokasi di Tangsel. Banjir karena tidak berfungsi optimalnya drainase masih terjadi di kawasan Pesanggrahan di Kompleks Deplu, kawasan Kedaung Hulu di Perumahan BPI, Pamulang Indah MA, Pamulang Estate, dan Perumahan Lembah Pinus. Juga di kawasan Ciputat Hilir di Komplek Japos, Perumahan Puri Bintaro Hijau, dan Perumahan Arinda Permai, serta di kawasan Cantiaga berada di Jurang Mangu Permai dan Perumahan Pondok Safari.

Baca juga :   Putus Penyebaran Covid-19 Dandim 0808/Blitar Terjun Langsung Kelapangan

Meski berulangkali dilakukan intervensi kebijakan, namun persoalan banjir belum dapat diselesaikan. Hal ini berkorelasi dengan kebijakan tata ruang, sehingga perlu pengetatan perizinan pembangunan pembangunan fisik seperti perumahan, ruko, hotel, pertokoan. Banjir akan semakin pelik ketika daya dukung lingkungan semakin rendah sebagai dampak dari turunnya daya dukung lingkungan. Maka, pembangunan berwawasan lingkungan dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomis dan ekologis adalah sebuah keniscayaan.

Selain itu, sebagai kota yang terus pesat pertumbuhannya, kemacetan lalu lintas hal yang harus diselesaikan. Kemacetan yang terjadi di sekitar Ciputat, Jalan Raya Serpong, serta titik-titik kemacetan lainnya, harus mendapatkan perhatian serius dengan kebijakan yang progresif karena kondisi infrastruktur jalan dengan drainase yang baik, harus menjadi perhatian. Sehingga, kami mendorong Pemkot Tangsel untuk bertindak aktif meminimalisir titik-titik kemacetan dengan terobosan kebijakan yang inovatif.

Sementara, persoalan sampah semoga dapat teratasi dengan direalisasikannya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Namun, persoalan sampah semestinya dapat diatasi sejak dihulu, melalui serangkaian program edukasi kepada masyarakat dan komunitas.

Kelima, Keuangan Daerah
Kami memberikan apresiasi atas kembali diraihnya predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kinerja keuangan daerah Pemkot Tangsel. Namun dibalik WTP tersebut, kami tetap mendorong agar Pemkot Tangsel harus tetap memperhatikan kualitas serta kinerjanya di setiap program dan proyek yang berorientasi untuk kepentingan rakyat, sehingga rakyat benar-benar merasakan langsung dampak dari pembangunan.

Penutup
Demikianlah catatan Refleksi akhir tahun dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan terhadap kinerja Pemerintahan Kota Tangerang Selatan tahun 2019. Semoga kedepannya Kota Tangerang Selatan Tangguh dan Bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.

MERDEKA!!!

Check Also

Mayor Arm T.M. Hartoyo, S.Pd., Sosok Ayah yang Dekat dengan Keluarga

Viralreporter5.com, Kota Madiun – Utamakan sifat kejujuran, karena jujur adalah ciri khas dari prajurit TNI Angkatan …