Home / Sosdikbud / “Seminar Nasional 2019”, Rahmat Salam: Perlu Landasan Hukum Dan Penyiapan Environmental Safeguards Untuk Ibu Kota Negara

“Seminar Nasional 2019”, Rahmat Salam: Perlu Landasan Hukum Dan Penyiapan Environmental Safeguards Untuk Ibu Kota Negara

Spread the love

VIRALREPORTER.5.COM, TANGERANG SELATAN| Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar Seminar Nasional 2019 dengan Tema “Apa Kabar Rencana Pemindahan Ibukota? “ dengan subtema, “Tinjauan Kritis Aspek Tata Ruang dan Lingkunganbertempat di Aula UMJ,  Kota Tangerang Selatan, Rabu (23/10/19).

Hadir sebagai Narasumber di Seminar Nasional 2019 seperti Kementerian Agraria Ir Sufrijadi,MA Direktur Penataan Kawasan, Akademisi Fisip UMJ Dr Rahmat Salam, M.Si Dosen Administrasi  Lingkungan dan WALHI Doni Moidady, M.Si Manager Pengetahuan WALHI, sedangkan Moderator Izzatusholekha, S.Sos,M.Si yang juga Dosen Administrasi Lingkungan.

Narasumber Dr Rahmat Salam, M.Si didalam paparannya menjelaskan dasar legalitas dan regulasinya adalah Pasal 28H ayat 1 UUD Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”.

Pasal 33 ayat 4 UUD Tahun 1945 bahwa Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan UU No 41 Tahun 1999, “Hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari.”

Baca juga :   Tekad Kuat Anak Papua, Bekal Nasi Dan Tahu Hantar Yusuf Wonda Jadi Prajurit TNI AD

Pasal 2 huruf b dan c dan Pasal UU Nomor 26 Tahun 2007, dalam kerangka NKRI, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keserasian, keselarasan, keseimbangan dan Keberlanjutan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200,  Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan Iingkungan buatan;
b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. Terwuiudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;dan
c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 65 ayat 1 Undang Undang No 32 Tahun 2009,  “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Baca juga :   Koramil 07/Pondok Aren Rekrutmen 47 Anggota Baru Saka Wira Kartika Angkatan VII

Dijelaskan Rahmat Salam, perlu adanya tinjauan kritisi aspek tataruang dan lingkungan, seperti,
1. Penyusunan Dasar Hukum dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Ibu Kota Negara antara lain,
– Perlu disusun revisi RTRWN dan RTRWP/K beserta KLHS nya,
– Perlu disusun RDTR bagi calon Ibu Kota Negara beserta KLHS-nya yang bersifat rinci dan komprehensif sehingga dapat digunakan sebagai pengecualian AMDAL.

2. Penyediaan ruang bagi IKN,  antara lain,
– Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dapat ditempuh melalui mekanisme sesuai PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan dapat dilakukan dalam satuan wilayah Provinsi (Revisi RTRWP)  atau secara parsial.
– Penyelesaian perizinan eksisting dan akan datang, yaitu,
a)  Izin kehutanan terhadap perizinan eksisting dilakukan monitoring dan evaluasi atas hasil tersebut dapat dilakukan pencabutan, pengurangan izin, dan/atau menunggu masa berlaku habis.
b) Dalam hal Ibu Kota Negara telah memiliki RDTR yang dilengkapi dengan KLHS yang rinci dan konfrehensi maka semua usaha dan /atau yang wajib AMDAL di wilayah Ibu Kota Negara hanya diwajibkan memiliki UKL/UPL.

3. Beberapa infrastruktur yang wajib dipersiapkan  didalam dan sekitar IKN antara lain,
a) mempertahankan kawasan hutan tertentu didalam dan sekitar IKN yang berfungsi sebagai  sistim penyanggah kehidupan;
b) Rekayasa untuk mempertahankan/meningkatkan daya dukung lingkungan hidup, antara lain,
– Treatment lubang-lubang bekas tambang sebagai reservoir dan sumber air bersih bagi IKN,
– Pada saat curah hujan ekstrim dan kondisi karakteristik yang tidak menyerap air perlu rekayasa untuk memanen air dan mengarahkan aliran air agar tidak menimbulkan daya rusak untuk Infrastruktur IKN,
–  Restorasi kawasan di dalam dan sekitar IKN dengam vegetasi alami.

Baca juga :   Koramil 1312-03/Beo Bantu Mahasiswa STIK Rajawali Beo Melaksanakan Pembersihan Halaman Kampus

c) Pembangunan Infrastruktur harus yang ramah lingkungan (Efisiensi terkait dengan emisi, air dan energi) .

4. Penerapan prinsip-prinsip keseimbangan dan keberlanjutan,  antara lain :
a) Proses perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam IKN wajib menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keberlanjutan.
b,) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip-prinsip keseimbangan dan keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur.

Diakhir paparannya, Rahmat Salam menarik kesimpulan yang harua dilakukan pemerintah yaitu pemerintah wajib menyiapkan landasan hukum terkait dengan rencana pemindahan IKN ; dan menyiapkan environmental safeguards mulai dari tahapan perencanaan KRP sampai dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur IKN di lapangan. “tutupnya.

About admin

Check Also

Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonarmed 6/3 Kostrad Bersama Warga bergotong Royong memasang Talud Jalan.

Spread the loveViralreporter5.com, TTU,NTT – Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kekompakan dengan masyarakat perbatasan, Prajurit Satgas …